SIKLUS PENDAPATAN SESUAI PROSEDUR AUDITING

Pengertian Siklus Pendapatan

Siklus Pendapatan adalah siklus utama dalam transaksi penjualan, baik penjualan barang atau penjualan
jasa secara tunai maupun kredit. Siklus pendapatan merupakan prosedur yang dimulai dari bagian
penjualan, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan sampai dengan penerimaan kas.

Transaksi Dan Akun Yang Terpengaruh Oleh Siklus Pendapatan

Penjualan Tunai         : Kas, Penjualan

Penjualan Kredit        :Piutang Dagang, Penjualan

Pelunasan Piutang      : Potongan Tunai,Piutang Dagang

Potongan Tunai         : Potongan Tunai, Piutang Dagang

Retur Penjualan         : Retur Penjualan, Piutang Dagang

Kerugian Piutang       : Kerugian Piutang, Cadangan Kerugian Piutang

Penghapusan Piutang : Cadangan Kerugian Piutang, Piutang Dagang

Tujuan Audit Siklus Pendapatan

Tujuan Umum : Menguji kewajaran pelaporan keuangan secara keseluruhan.

Tujuan Khusus : Menguji kewajaran manajemen dalam siklus pendapatan yang berkaitan dengan
perolehan bukti kompeten yang mencakupi setiap asersi dalam laporan keuangan yang signifikan
menyangkut saldo dan transaksi siklus pendapatan.

Pengertian Siklus Pendapatan

Siklus Pendapatan adalah siklus utama dalam transaksi penjualan, baik penjualan barang atau penjualan
jasa secara tunai maupun kredit. Siklus pendapatan merupakan prosedur yang dimulai dari bagian
penjualan, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan sampai dengan penerimaan kas.

Komponen Siklus Pendapatan

Risiko Inheren : Dalam menilai risiko inheren pada asaesi siklus pendapatan, auditor harus
mempertimbangkan faktor pervasive yang mempengaruhi asersi dalam beberapa siklus, termasuk siklus
pendapatan.

Risiko Prosedur Analitis : Risiko ini merupakan unsur risiko deteksi bahwa prosedur analitis akan gagal
mendeteksi salah saji yang material yang merupakan cara yang efektif untuk pemahaman bisnis dan
usaha klien.

Tujuan Pemahan SPI Siklus Pendapatan

Memahami sistem yang digunakan untuk mengendalikan transaksi siklus pendapatan.
Menguji efektifitas sistem dalam mengendalikan potensi salah saji siklus pendapatan.
Mengukur potensi terjadinya kesalahan dan kecurangan.
Menentukan : sifat, saat, dan luas pengauditan.

CONCURRENT TEST OF CONTROL DAN DUAL PURPOSE TEST

Concurrent test of control ---> Pengujian pengendakian yang dilaksankan auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai SPI klien.

Dual Purpose Test----> Terjadi ketika auditor melakukan secara bersamaan pengujian internal dan pengujian substantif atas detail transaksi untuk mendeteksi kesalahan dalam jumlah transaksi yang sama dan yang dilaporkan adalah kondisi yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal.

Klasifikasi Bukti Audit

• Bukti analitis merupakan produk dari prosedur analitis.
  Contohnya : Rasio penjualan sesungguhnya dengan anggaran penjualan.

• Bukti dokumen merupakan produk dari prosedur tracing, vouching, dan inspeksi.
  Contohnya : tracing dari faktur penjualan ke buku besar piutang.

• Bukti konfirmasi merupakan produk dari prosedur konfirmasi.
  Contohnya : Kondirmasi piutang dan konfirmasi saldo rekening bank.

• Bukti matematis merupakan produk dari prosedur penghitungan ulang.
  Contohnya : Perhitungan ulang pendapatan bunga.

• Bukti fisik merupakam produk dari prosedur inspeksi, penghitungan, dan observasi.
  Contohnya : inspeksi bangunan gudang baru.

• Bukti pernyataan tertulis merupakan produk dari prosedur wawancara yang diikuti dengan permintaan untuk membuat pernyataan tertulis.

• Bukti lisan merupakan produk dari prosedur wawancara yang berfungsi sebagai bahan ,asukan dalam merumuskan prosedur audit yang lebih tepat untuk pengujian obyek audit tertentu.

• Bukti elektronik merupakan produk dari prosedur audit berbantuan komputer.

 Perbedaan Antara Bukti Pembukuan dan Bukti Penguat.

• Bukti Pembukuan merupakan alat kontrol pelaksanaan transaksi bisnis. Dokumen pembukuan bisa dalam bentuk manual atau digital. Dokumen pembukuan menjadi sumber utama dari proses pembukuan, sehingga dokumen pembukuan menjadi salah satu obyek audit yang utam Tujuan auditor melakukan pengujian audit terhadap bukti penguat. a, yang diuji secara sampling

• Bukti Penguat adalah bukti selain bukti pembukuan yang bertujuan untuk lebih menguatkan dan meyakinkan auditor mengenai pendapatnya

Tujuan Auditor Melakukan Pengujian Audit Terhadap Bukti Penguat.

      Auditor melakukan pengujian terhadap bukti penguat karena data/informasi yang dicatat pada bukti pembukuan berbeda dengan kenyataan, sehingga auditor perlu bukti tambahan yang meyakinkan apakah terdapat temuan atau tidak.

Framework pengauditan menurut PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) tentang asersi manajemen atau pernyataan keuangan manajemen :

Asersi-aseri tentang golongan transaksi	Asersi-asersi tentang saldo akun	Asersi-asersi tenatang penajian dan pengungkapan
Keterjadian- Transaksi dan kejadian yang telah terjadi dan berkaitan dengan entitas	Keberadaan- Aset, Liabilitas, dan Ekuitas sungguh-sungguh ada	Keterjadian serta hak dan kewajiban- Peristiwam, transaksi, dan hal-hal lain yang diungkapan, telah terjadi dan berkaitan dengan entitas
Kelengkapan- Seluruh transaksi dan kejadian yang seharusnya terbukukan, telah dicatat	Kelengkapan- Seluruh asset, Liabilitas, dan Ekuitas yang seharusnya terbukukan, telah dicatat	Kelengkapan- Seluruh penggkapan yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan telah disajikan
Keakurasian- Jumlah-jumlah dan data lain yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan, telah dicatat dengan tepat	Penilaian dan pengalokasian- aset,liabilitas dan ekuitas tercantum dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat dan semua penyesuaian penilaian atau pengalokasian yang terjadi dibukukan dengan tepat	Keakurasian dan Penilaian- informasi keungan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat.
Klasifikasi- transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam akun yang tepat		Klasisfikasi dan kketerpahaman- informasi keungan disajikan dan dijelaskan dengan tepat, dan pengungkapan disajikan dengan jelas
Pisah batas- transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam akun yang tepat
	Hak dan kewajiban-  Entitas memiliki atau mengandilakan hak atas aset, dan memiliki kewajiban atas Liabilitas

Potensi salah saji dipengaruhi oleh tingkat kecukupan dan tingkat efektifitas SPI.Untuk mengukur tingkat potensi salah saji, auditor harus memahami dan menguji SPI yang berkaitan dengan dengan objek audit. Bentuk salah saji bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

• Saldo akun dilaporkan lebih besar atau lebih rendah dari saldo akun yang sesungguhnya, secara signifikan.

• Pengungkapan atau penjelasan terhadap saldo akun snagat tidak memadai.

Salah saji atau kesalahan pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

• Kesalahan tidak disengaja (Error) cenderung terjadi karena salah saji yang tidak disengaja meliputi kesalahan data, kesalahan interpretasi data, dan kesalahan dalam menerapkan prinsip-prinsip.

• Fraud merupakan kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan dengan menghilangkan transaksi atau akun yang dilakukan secara sengaja oleh pembuat laporan keuangan.

Praktik Manipulasi

Delapan macam praktik manipulasi informasi akuntansi menurut Charles DiLullo, akuntan dan profesor akuntansi di the American College in Bryn Mawr, Pennsylvania:

1. Pengakuan pendapatan lebih awal.
2. Pengakuan pendapatan yang masih diragukan.
3. Pengakuan pendapatan fiktif.
4. Manipulasi penghentian aset atau investasi.
5. Manipulasi distribusi biaya operasional.
6. Manipulasi pelaporan utang.
7. Manipulasi distribusi pengakuan pendapatan.
8. Manipulasi pengakuan biaya operasional.

Whistle Blowing

Whistle-Blowing

Whistle-blowing adalah praktik pelaporan pelanggaran etika, hukum, atau peraturan, oleh pegawai perusahaan ke pihak-pihak yang berkepentingan.

Kapan whistle-blowing dapat dipraktikkan?

Pada saat dalam situasi hanya dengan whistle-blowing problem pelanggaran etika diduga kuat bisa diatasi. 

Kondisi-kondisi yang mendorong perlunya whistle-blowing:

1. The proper motivation (tepat motivasi). Whistle-blowing harus dilakukan dengan tujuan moralitas yang tepat, bukan untuk tujuan persaingan atau balas dendam. 

2. The proper evidence (bukti yang tepat). Didasarkan pada bukti-bukti yang kuat tentang adanya pelanggaran etika.

3. The proper analysis (analisis yang tepat). Hanya dilakukan setelah dilakukan analisis secara cermat tentang kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran etika. 

4. The proper channel (saluran yang tepat). Harus dicari saluran komunikasi internal yang tepat sebelum menginformasikan ke publik. Sedapat mungkin pelanggaran moral dan etika terselesaikan secara internal.    

Persyaratan lain whistle-blowing: 

1.Terdapat kebutuhan (need), misalnya karena pelanggaran etika/moral tidak kunjung teratasi. 

2.Kemampuan (capability). Memiliki kemampuan untuk menyelamatkan keadaan. 

3.Kedekatan (proximity). Pelanggaran  etika moral terjadi di lingkungan terdekat dengan tanggungjawabnya. 

4. Orang terakhir (last resort). Menjadi satu-satunya orang yang tahu dan memiliki kemampuan untuk menjadi whistle-blowing. 

conflict ethics

Mengatasi Konflik Etika

Anjuran “the Standards of Ethical Conduct for Practitioners of Management Accounting and Financial Management”:

Ketika berhadapan dengan permasalahan etika yang serius, harus dicari solusi sesuai dengan kebijakan organisasi dalam mengatasi konflik. Dalam hal kebijakan organisasi tidak mampu memberikan solusi, langkah yang harus ditempuh adalah: 

1. Mendiskusikan isu dengan atasan langsung, jika tetap tidak diperoleh solusi, maka problem didiskusikan dengan level manajemen yang lebih tinggi lagi.

2. Klarifikasi permasalahan etika secara rahasia (confidential) dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kemungkinan solusinya.

3. Konsultasi dengan kuasa hukum tentang hak dan kewajiban legal sehubungan dengan problem etika yang sedang dihadapi.

4. Jika problem tetap tidak bisa diatasi, dan eskalasinya semakin tinggi, solusi terakhir adalah mengundurkan diri.  

Etika Dalam Profesi Akuntansi

Etika Dalam Profesi Akuntansi

Independence Standard Board

Tanggung jawab manajemen termasukan akuntan dan manajeme keuangan dalam ISB (Independence Standard Board) dijelaskan sebagagi berikut:

• Manajemen bertanggungjawab atas laporan keuangan, termasuk bertanggungjawab atas pilihan metode akutansi dan judgment dalam penyajian laporan keuangan. Tanggungjawab ini tidak bisa dialihkan kepada siapapun.
• Akuntan manajemen dan keuangan dalam perusahaan bertanggungjawab atas kebenaran dan kejujuran penyajian laporan keuangan, meskipun kebenaran dan kejujuran tersebut memberikan efek negatif terhadap perusahaan.
• Jadi meskipun akuntan manajemen dan akuntan keungan dipekerjakan oleh perusahaan, tugas mereka adalah menyebarkan informasi yang benar tentang potret keuangan perusahaan

Etika Akuntan Manajemen dan Akuntan Keuangan Mencakup Empat Standard:

Kompeten: Yang berarti bahwa seorang akuntan manajemen dan akuntan keuangan harus mampu menjaga pengetahuan nya dengan tepat.Yaitu dengan selalu mengerjakan suatu pekerjaan mengikuti aturan yang berlaku, mengikuti hukum-hukum, serta sesuai dengan standard teknisnya. Dalam menyajikan informasi seoarang akuntan keuangan dan akuntan manajemen juga harus terpercaya, relevan, dan telah dianalisis secara memadai.

Kerahasiaan: Seorang akuntan manajemen dan akuntan keuangan harus mampu menjaga rahasia informasi dan dokumen yang bersifat rahasia atau tidak untuk umum.

Integritas: Integritas harus dimiliki dalam diri akuntan manajemen dan akuntan keuangan. Karena harus mampu untuk mempertanggung jawabkan seluruh informasi dan akitfitas yang telah di kerjakan.

Objektivitas: Inti dari standar kode etik adalah objektivitas, yang menuntut seorang akuntan untuk manyampaikan informasi secara wajar dan secara tepat.

Decisions

PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS ETIKA

Pendekatan Keputusan Berbasis Etika

a.  Konsekuensialisme, Utilitarianisme, atau Teleologi

Pelaku Konsekuensialisme sungguh-sungguh dalam memaksimalkan manfaat yang dihasilkan oleh keputusan. Paham ini berpegang pada prinsip bahwa suatu tindakan itu benar secara moral jika dan hanya jika tindakan itu memaksimalkan manfaat bersih. Dengan kata lain, suatu tindakan dan juga keputusan disebut etis jika konsekuensi yang menguntungkan lebih besar daripada konsekuensi yang merugikan. Utilitarianisme klasik berkaitan dengan utilitas keseluruhan, mencakup keseluruhan varian, dan karenanya hal ini hanyalah sebagian manfaat dalam pengambilan keputusan etis dalam konteks bisnis, profesional dan organisasi. Konsekuensialisme dan utilitarianisme berfokus pada hasil atau akhir dari tindakan, maka disebut juga Teleological.

b.      Deontologi

Berbeda dengan konsekuensialisme, deontologi berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab yang memotivasi suatu keputusan atau tindakan dan bukan pada konsekuensi dari tindakan. Tindakan yang didasarkan pada pertimbangan kewajiban, hak, dan keadilan sangat penting bagi professional, direktur, dan eksekutif yang diharapkan memenuhi kewajibannya. Menambah konsekuensialisme dengan analisis deontologi secara khusus termasuk perlakuan yang adil akan menjaga terhadap situasi dimana untuk kepentingan apa pertimbangan konsekuensi yang menguntungkan akan diperbolehkan untuk membenarkan tindakan ilegal atau tidak etis dalam mencapai tujuan.

c.       Virtue Ethics

Kalau kedua pendekatan tadi menekankan pada konsekuensi dari tindakan atau tanggung jawab, hak dan prinsip-prinsip sebagai panduan untuk membenarkan kebiasaan moral, etika kebajikan berkaitan dengan aspek motivasi dari karakter moral yang ditunjukkan oleh pengambil keputusan.

Dampak yang Dapat Dikuantfikasi (Quantifiable Impacts) Terhadap Stakehoders

• Laba

• Biaya karena polusi atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh keputusan.

• Denda atas keputusan atau tindakan yang merusak atau merugikan lingkungan.

• Bantuan untuk pemberdayaan lingkungan.

Dampak yang Tidak Dapat Dikuantifikasi (Nonquantifiable Impacts) Terhadap Stakeholders

1. Keadilan perlakuan terhadap stakeholders.

2. Hak dari stakeholders:

• Hak hidup

• Hak atas kesehatan dan keselamatan

• Hak atas keadilan perlakuan

• Hak atas konsistensi keadilan perlakuan

• Hak atas perlindungan harga diri dan privasi

• Hak untuk mengutarakan pendapat

Dari dampak dampak tersebut dapat disimpulkan bahawa, pengambilan suatu keputusan itu sangat pwnting dilakukan, karena sangat penting maka kita harus menyiapkan dan juga berhati hati dalam pengambilan keputusan. Walaupun kesalahan dalam pengambilan keputusan itu sepertinya kecil tapi dampak yang ditimbulkan akan besar. Maka dalam melakukan pengambilan keputusan kita tidak boleh tergesa gesa dan menimbang segala sesuatunya. Agar tidak merugikan ataupum dirugikan. 

ETIKA BISNIS

❤ Mengapa pengelolaan Organisasi harus berbasis ETIKA? ❤

  Etika (ethics) sendiri adalah pandangan,keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk,benar dan salah. Etika menentukan standart sejauh mana sesuatu dalam tingkah laku dan pengambilan keputusan dianggap baik dan buruk. Isu etika hadir dalam sebuah situasi ketika tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah organisasi dapat menimbulkan manfaat atau kerugian bagi yang lain.

   Pengelolaan Organisasi sendiri harus berbasis etika agar bisnis lebih mudah berkembang. Di mana hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks.

Dengan etika bisnis, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik, sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang memercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Memiliki etika bisnis juga dapat menghindari citra buruk seperti penipuan, serta cara kotor dan licik. Bisnis yang memiliki etika baik biasanya tidak akan pernah merugikan bisnis lain, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya, dan memiliki izin usaha yang sah.

(Sumber: https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-tujuan-dan-contoh-etika-bisnis-dalam-perusahaan, https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_Jawab_Sosial_Dan_Etika_Manajemen,http://officialvap.blogspot.co.id/2016/06/etika-dalam-manajemen.html)

❤ Penjelasan Mengenai Prinsip prinsip pengelolorganisasi berbasis etika ❤

     Prinsip Otonomi Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil suatu keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kemampuan sendiri sesuai dengan apa yang diyakininya, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain.

     Prinsip Kejujuran Prinsip kejujuran menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah apa yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah yang dikerjakan. Prinsip ini juga menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati.

     Prinsip Keadilan Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu suatu sikap yang tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek baik dari aspek ekonomi, hukum, maupun aspek lainnya.

     Prinsip saling Menguntungkan Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution, artinya dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan.

     Prinsip Integritas Moral Prinsip integritas moral adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati harkat dan martabatnya.

❤ Pertanggungjawaban yang tidak berbasis etika ❤

      Pertanggungjawaban yang tidak berbasis etika adalah pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pedoman prinsip prinsip etika bisnis dan profesi. Jika tidak berbasis etika maka suatu bisnis akan sulit untuk mencapai suatu keberhasilan. Maka dariitu suatu etika bisnis sangat diperlukan dalam suatu perusahaan.

Contoh pertanggungjawabn yang  berbbasis etika bisnis :

Unilever Indonesia sangat mengedepankan etika dan tanggung jawab sosial bisnis perusahaan. Konsep etika dan tanggung jawab sosial bisnis yang dikedepankan oleh perusahaan Unilever Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Standar Perilaku : Dalam melaksanakan segala kegiatan, Unilever melakukannya dengan penuh kejujuran, integritas dan keterbukaan dengan tetap menghormati hak asasi manusia, menjaga keseimbangan para karyawan perusahaan dan menghormati kepentingan sah relasi perusahaan.

b. Mematuhi Hukum : Semua Perseroan Unilever dan para karyawannya berkewajiban mematuhi ketentuan hukum dan peraturan masing-masing negara di tempat mereka melaksanakan usahanya.

c. Karyawan :Unilever memiliki komitmen pada keanekaragaman dalam lingkungan kerja yang diwarnai oleh sikap saling percaya dan saling menghormati di mana semua memiliki rasa tanggung jawab atas kinerja dan reputasi Perseroan. Unilever akan merekrut, mempekerjakan dan mengembangkan para karyawan hanya atas dasar kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan bagi pekerjaan yang harus dilakukan. Unilever memiliki komitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat. Unilever tidak akan menggunakan sarana kerja apa pun yang bersifat memaksa atau mempekerjakan anak. Unilever memiliki komitmen untuk bekerja dengan karyawan demi mengembangkan dan memperkuat keterampilan dan kemampuan setiap individu. Unilever menghargai martabat individu dan haknya untuk kebebasan bergabung dalam suatu organisasi. Unilever akan memelihara terjalinnya komunikasi yang baik dengan para karyawan melalui informasi dan proses konsultasi.

d. Konsumen: Unilever memiliki komitmen untuk menyediakan produk bermerek dan pelayanan yang secara konsisten menawarkan nilai dari segi harga dan kualitas serta aman bagi tujuan pemakaiannya. Produk-produk dan pelayanan-pelayanan Unilever akan diberi label, disampaikan melalui iklan-iklan dan dikomunikasikan secara tepat dan semestinya.

e. Lingkungan: Unilever memiliki komitmen untuk terus menerus mengadakan perbaikan dalam pengelolaan dampak lingkungan dan mendukung sasaran jangka panjang untuk mengembangkan suatu bisnis yang berdaya tahan. Unilever akan bekerja sama dalam kemitraan dengan pihak lain untuk menggalakkan kepedulian lingkungan, meningkatkan pemahaman akan masalah lingkungan dan menyebar-luaskan budaya karya yang baik.

f. Keterlibatan Pada Masyarakat: Unilever berupaya menjadi perusahaan yang dapat diandalkan, dan sebagai bagian integral dari masyarakat serta memenuhi kewajiban terhadap masyarakat dan komunitas setempat.

g. Persaingan Bisnis: Unilever percaya akan persaingan ketat namun sehat dan mendukung pengembangan perundang-undangan tentang persaingan yang sesuai. Perseroan Unilever beserta karyawannya akan melakukan kegiatan yang sesuai dengan prinsip persaingan sehat dan mengikuti semua aturan yang berlaku.

h. Inovasi: Dalam upaya melaksanakan inovasi ilmiah demi memenuhi kebutuhan konsumen, Unilever akan senantiasa merujuk kepada keinginan konsumen dan masyarakat. Unilever akan bekerja atas dasar ilmu yang tepat, dan menerapkan standar keamanan produk secara ketat.

i. Integritas Bisnis: Unilever tidak menerima ataupun memberi, entah secara langsung atau tidak langsung, suapan atau keuntungan lannya yang tidak pantas demi keuntungan bisnis atau finansial. Tidak satu pun karyawan Unilever yang boleh menawarkan, memberi ataupun menerima hadiah atau pembayaran yang merupakan, atau dapat diartikan sebagai sarana suap. Setiap tuntutan, atau penawaran siap harus ditolak langsung dan dilaporkan kepada manajemen.

❤Capaian Keuntungan suatu perusahaan tidak  mengukur keberhasilan perusahaan❤

           Mengukur kesuksesan memang susah-susah gampang, karena sejatinya tidak ada kriteria yang jelas mengenai definisi kesuksesan bisnis. tetapi jika hanya mengandalkan capaian keuntungan saja tanpa memperhatikan yang lainnya sama saja seperti kita hanya mendirikan satu perusahaan dan tidak ada perusahaan lain selain perusahaan kita. maka dari itu jika kita hanya membandingkn dengan capaian yang kita raih dan tidak membandingkan dengan capaian orang lain itu tidak akan cukup utnuk menentukan suatu kesuksesan kita karena ada perusahaan lain yang lebih sukses. Profit atau kenaikan dalam setiap penghasilan juga dibutuhkan untuk melihat bagaimana perkembangan bisnis yang telah kita capai. jika berkembang terus menerus kearah capaian yang tinggi. mendapatkan loyalitas dari rekan bisnis dan pelanggan. 

             Karena banyaknya cara pengukuran kesuksesan suatu perusahaan maka kita tidak hanya cyukup  terpaku dengan capaian keuntungan yang didapatkan tetapi dengan segala aspek yang memungkinan untuk mengukur tingkat suatu keberhasilan suatu perusahaan.

❤ Yang akan Terjadi Jika Pengelolaaan Perusahaan tidak mengindahkan (melanggar) prinsip Good Coporate Covernance ❤

 • Akan menambah agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. kenapa? karena jika kita melanggar otomatis akan menimbulkan suatu kesalahan yang akan mengakibtatkan pembengkakan dalam biaya perusahaa

• Menurunkan Nilai saham perusahaan di mata Publik dalam Jangka panjang. Kenapa? Karena publik akan merasa kecewa akan suatu langgaran yang tidak diidahkan atau tidak dijalankan. dengan begitu maka akan menurunkan rasa percaya konsumen terhadap perusahaan/produk.

• Menciptakan tidak mendukungnya para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

❤Governance system sangat penting untuk mendukung implementasi Good CorporateGovernance (GCG) karena ❤

• Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. 
• Mengurangi biaya modal (Cost of Capital).
• Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
• Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahan

❤Contoh Contoh Government System❤

Government to Citizen (G2C) adalah suatu teknologi informasi yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan juga untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan. Misal contoh seperti : www.jabarprov.go.id, dan lain-lain. Atau informasi menganai pajak online, layanan jaminan sosial, mencari lowongan pekerjaan, dan sebagainya.

Government to Business (G2B) adalah suatu tipe hubungan pemerintah dengan bisnis. Karena sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik, antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Tujuannya demi kemudahan berbisnis masyarakat kalangan pembisnis. Contohnya seperti : www.indotender.com, dan sebagainya. Atau informasi menganai pajak perseroan, peraturan pemerintah (hukum bisnis), pendaftaran perusahaan, peluang usaha atau bisnis, dan sebagainya.

Government to Government (G2G) adalah berupa Web pemerintah yang dibuat, bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lainnya, dengan tujuan yaitu untuk memperlancar & mempermudah kerjasama antara pemerintahan – pemerintahan yang bersangkutan. Misal contohnya: www.embassyofindonesia.org dan lain sebagainya. Atau informasi menganai  blogging untuk kalangan legislative,  konsultasi secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu, pendidikan secara online, dan sebagainya.

Government to Employees (G2E) adalau berupa tipe hubungan yang ditujukan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk neningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja dislahsatu institusi pemerintah. Misalkan contohnya: www.sdm.depkeu.go.id dan lain-lain.

❤ Jelaskan sejarah singkat terbentuknya COSO! (Comitte of Sponsoring Organizations)  ❤

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) sebuah framework yang dibuat oleh sector swasta untuk menghindari tindak korupsi yang sedang marak terjadi di Amerika pada tahun 1970-an. COSO berkaitan dengan FCPA yang dikeluarkan oleh SEC dan US Congress pada tahun 1977 yang bertujuan untuk melawan fraud dan korupsi yang sedang maraknya terjadi di Amerika tahun 70-an. Yang membedakannya adalah FCPA merupakan inisiatif dari eksekutif-legislatif, sedangkan COSO merupakan inisiatif dari sektor swasta.

Sektor swasta ini membentuk ‘National Commission on Fraudulent Financial Reporting’ atau dikenal juga dengan ‘The Treadway Commission’ di tahun 1985. Komisi ini disponsori oleh 5 professional association yaitu: AICPA (The American Institute of Certified Public Accountants), AAA (The American Accounting Association), FEI (Financial Executives International) ,IIA (The Institute of Internal Auditors), IMA (The Institute of Management Accountants). Tujuan komisi ini adalah melakukan riset mengenai fraud dalam pelaporan keuangan (fraudulent on financial reporting) dan membuat rekomendasi2 yang terkait dengannya untuk perusahaan publik, auditor independen, SEC, dan institusi pendidikan.v v        

Misi utama dari COSO adalah  “Memperbaiki/meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan corporate governance. COSO mengembangkan studi mengenai sebuah model untuk mengevaluasi pengendalian internal. Pada tehun 1992, telah diselesaikan studi tersebut dengan memperkenalkan sebuah “kerangka kerja pengendalian internal” yang akhirnya menjadi sebuah pedoman bagi para eksekutif, dewan direksi, regulator, penyusun standar, organisasi profesi , dan lainnya sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektifitas pengendalian internal.

❤Yang harus dilakukan agar SPI dapat dibuktikan dan diuji implementasi nya?❤

     SPI harus terdokumentasi dan terukur agar dapat diaudit implementasi dan operasinya. Jika SPI terdokumentasi dengan baik. Maka pengimplemintasian akan semakin mudah dan kita akan mengerti dan lebih paham lagi sistem untuk pengoprasiannya. 

❤Elemen-elemen SPI menurut COSO!❤

1. A control environment (lingkungan pengendalian).

Merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk menyatakan dengan jelas nilai-nilai integritas dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi.

2. Risk assessment (penaksiran resiko).

Perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menciptakan resiko bisnis dan harus menentukan bagaimana caranya mengelola resiko tersebut

3 Control activities (kegiatan pengendalian)

Untuk mengurangi terjadinya kecurangan, manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi resiko tertentu yang dihadapi perusahaan

4. Information and  communication (informasi dan komunikasi).

Sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinfokan kepada seluruh karyawan perusahaan dari atas hingga bawah.

5.  (pemantauan).

Sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkala. Apabila terjadi kekurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada manajemen puncak and ke dewan komisaris.