Decisions

PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS ETIKA

Pendekatan Keputusan Berbasis Etika

a.  Konsekuensialisme, Utilitarianisme, atau Teleologi

Pelaku Konsekuensialisme sungguh-sungguh dalam memaksimalkan manfaat yang dihasilkan oleh keputusan. Paham ini berpegang pada prinsip bahwa suatu tindakan itu benar secara moral jika dan hanya jika tindakan itu memaksimalkan manfaat bersih. Dengan kata lain, suatu tindakan dan juga keputusan disebut etis jika konsekuensi yang menguntungkan lebih besar daripada konsekuensi yang merugikan. Utilitarianisme klasik berkaitan dengan utilitas keseluruhan, mencakup keseluruhan varian, dan karenanya hal ini hanyalah sebagian manfaat dalam pengambilan keputusan etis dalam konteks bisnis, profesional dan organisasi. Konsekuensialisme dan utilitarianisme berfokus pada hasil atau akhir dari tindakan, maka disebut juga Teleological.

b.      Deontologi

Berbeda dengan konsekuensialisme, deontologi berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab yang memotivasi suatu keputusan atau tindakan dan bukan pada konsekuensi dari tindakan. Tindakan yang didasarkan pada pertimbangan kewajiban, hak, dan keadilan sangat penting bagi professional, direktur, dan eksekutif yang diharapkan memenuhi kewajibannya. Menambah konsekuensialisme dengan analisis deontologi secara khusus termasuk perlakuan yang adil akan menjaga terhadap situasi dimana untuk kepentingan apa pertimbangan konsekuensi yang menguntungkan akan diperbolehkan untuk membenarkan tindakan ilegal atau tidak etis dalam mencapai tujuan.

c.       Virtue Ethics

Kalau kedua pendekatan tadi menekankan pada konsekuensi dari tindakan atau tanggung jawab, hak dan prinsip-prinsip sebagai panduan untuk membenarkan kebiasaan moral, etika kebajikan berkaitan dengan aspek motivasi dari karakter moral yang ditunjukkan oleh pengambil keputusan.

Dampak yang Dapat Dikuantfikasi (Quantifiable Impacts) Terhadap Stakehoders

• Laba

• Biaya karena polusi atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh keputusan.

• Denda atas keputusan atau tindakan yang merusak atau merugikan lingkungan.

• Bantuan untuk pemberdayaan lingkungan.

Dampak yang Tidak Dapat Dikuantifikasi (Nonquantifiable Impacts) Terhadap Stakeholders

1. Keadilan perlakuan terhadap stakeholders.

2. Hak dari stakeholders:

• Hak hidup

• Hak atas kesehatan dan keselamatan

• Hak atas keadilan perlakuan

• Hak atas konsistensi keadilan perlakuan

• Hak atas perlindungan harga diri dan privasi

• Hak untuk mengutarakan pendapat

Dari dampak dampak tersebut dapat disimpulkan bahawa, pengambilan suatu keputusan itu sangat pwnting dilakukan, karena sangat penting maka kita harus menyiapkan dan juga berhati hati dalam pengambilan keputusan. Walaupun kesalahan dalam pengambilan keputusan itu sepertinya kecil tapi dampak yang ditimbulkan akan besar. Maka dalam melakukan pengambilan keputusan kita tidak boleh tergesa gesa dan menimbang segala sesuatunya. Agar tidak merugikan ataupum dirugikan. 

ETIKA BISNIS

❤ Mengapa pengelolaan Organisasi harus berbasis ETIKA? ❤

  Etika (ethics) sendiri adalah pandangan,keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk,benar dan salah. Etika menentukan standart sejauh mana sesuatu dalam tingkah laku dan pengambilan keputusan dianggap baik dan buruk. Isu etika hadir dalam sebuah situasi ketika tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah organisasi dapat menimbulkan manfaat atau kerugian bagi yang lain.

   Pengelolaan Organisasi sendiri harus berbasis etika agar bisnis lebih mudah berkembang. Di mana hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks.

Dengan etika bisnis, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik, sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang memercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Memiliki etika bisnis juga dapat menghindari citra buruk seperti penipuan, serta cara kotor dan licik. Bisnis yang memiliki etika baik biasanya tidak akan pernah merugikan bisnis lain, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya, dan memiliki izin usaha yang sah.

(Sumber: https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-tujuan-dan-contoh-etika-bisnis-dalam-perusahaan, https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_Jawab_Sosial_Dan_Etika_Manajemen,http://officialvap.blogspot.co.id/2016/06/etika-dalam-manajemen.html)

❤ Penjelasan Mengenai Prinsip prinsip pengelolorganisasi berbasis etika ❤

     Prinsip Otonomi Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil suatu keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kemampuan sendiri sesuai dengan apa yang diyakininya, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain.

     Prinsip Kejujuran Prinsip kejujuran menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah apa yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah yang dikerjakan. Prinsip ini juga menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati.

     Prinsip Keadilan Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu suatu sikap yang tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek baik dari aspek ekonomi, hukum, maupun aspek lainnya.

     Prinsip saling Menguntungkan Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution, artinya dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan.

     Prinsip Integritas Moral Prinsip integritas moral adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati harkat dan martabatnya.

❤ Pertanggungjawaban yang tidak berbasis etika ❤

      Pertanggungjawaban yang tidak berbasis etika adalah pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pedoman prinsip prinsip etika bisnis dan profesi. Jika tidak berbasis etika maka suatu bisnis akan sulit untuk mencapai suatu keberhasilan. Maka dariitu suatu etika bisnis sangat diperlukan dalam suatu perusahaan.

Contoh pertanggungjawabn yang  berbbasis etika bisnis :

Unilever Indonesia sangat mengedepankan etika dan tanggung jawab sosial bisnis perusahaan. Konsep etika dan tanggung jawab sosial bisnis yang dikedepankan oleh perusahaan Unilever Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Standar Perilaku : Dalam melaksanakan segala kegiatan, Unilever melakukannya dengan penuh kejujuran, integritas dan keterbukaan dengan tetap menghormati hak asasi manusia, menjaga keseimbangan para karyawan perusahaan dan menghormati kepentingan sah relasi perusahaan.

b. Mematuhi Hukum : Semua Perseroan Unilever dan para karyawannya berkewajiban mematuhi ketentuan hukum dan peraturan masing-masing negara di tempat mereka melaksanakan usahanya.

c. Karyawan :Unilever memiliki komitmen pada keanekaragaman dalam lingkungan kerja yang diwarnai oleh sikap saling percaya dan saling menghormati di mana semua memiliki rasa tanggung jawab atas kinerja dan reputasi Perseroan. Unilever akan merekrut, mempekerjakan dan mengembangkan para karyawan hanya atas dasar kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan bagi pekerjaan yang harus dilakukan. Unilever memiliki komitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat. Unilever tidak akan menggunakan sarana kerja apa pun yang bersifat memaksa atau mempekerjakan anak. Unilever memiliki komitmen untuk bekerja dengan karyawan demi mengembangkan dan memperkuat keterampilan dan kemampuan setiap individu. Unilever menghargai martabat individu dan haknya untuk kebebasan bergabung dalam suatu organisasi. Unilever akan memelihara terjalinnya komunikasi yang baik dengan para karyawan melalui informasi dan proses konsultasi.

d. Konsumen: Unilever memiliki komitmen untuk menyediakan produk bermerek dan pelayanan yang secara konsisten menawarkan nilai dari segi harga dan kualitas serta aman bagi tujuan pemakaiannya. Produk-produk dan pelayanan-pelayanan Unilever akan diberi label, disampaikan melalui iklan-iklan dan dikomunikasikan secara tepat dan semestinya.

e. Lingkungan: Unilever memiliki komitmen untuk terus menerus mengadakan perbaikan dalam pengelolaan dampak lingkungan dan mendukung sasaran jangka panjang untuk mengembangkan suatu bisnis yang berdaya tahan. Unilever akan bekerja sama dalam kemitraan dengan pihak lain untuk menggalakkan kepedulian lingkungan, meningkatkan pemahaman akan masalah lingkungan dan menyebar-luaskan budaya karya yang baik.

f. Keterlibatan Pada Masyarakat: Unilever berupaya menjadi perusahaan yang dapat diandalkan, dan sebagai bagian integral dari masyarakat serta memenuhi kewajiban terhadap masyarakat dan komunitas setempat.

g. Persaingan Bisnis: Unilever percaya akan persaingan ketat namun sehat dan mendukung pengembangan perundang-undangan tentang persaingan yang sesuai. Perseroan Unilever beserta karyawannya akan melakukan kegiatan yang sesuai dengan prinsip persaingan sehat dan mengikuti semua aturan yang berlaku.

h. Inovasi: Dalam upaya melaksanakan inovasi ilmiah demi memenuhi kebutuhan konsumen, Unilever akan senantiasa merujuk kepada keinginan konsumen dan masyarakat. Unilever akan bekerja atas dasar ilmu yang tepat, dan menerapkan standar keamanan produk secara ketat.

i. Integritas Bisnis: Unilever tidak menerima ataupun memberi, entah secara langsung atau tidak langsung, suapan atau keuntungan lannya yang tidak pantas demi keuntungan bisnis atau finansial. Tidak satu pun karyawan Unilever yang boleh menawarkan, memberi ataupun menerima hadiah atau pembayaran yang merupakan, atau dapat diartikan sebagai sarana suap. Setiap tuntutan, atau penawaran siap harus ditolak langsung dan dilaporkan kepada manajemen.

❤Capaian Keuntungan suatu perusahaan tidak  mengukur keberhasilan perusahaan❤

           Mengukur kesuksesan memang susah-susah gampang, karena sejatinya tidak ada kriteria yang jelas mengenai definisi kesuksesan bisnis. tetapi jika hanya mengandalkan capaian keuntungan saja tanpa memperhatikan yang lainnya sama saja seperti kita hanya mendirikan satu perusahaan dan tidak ada perusahaan lain selain perusahaan kita. maka dari itu jika kita hanya membandingkn dengan capaian yang kita raih dan tidak membandingkan dengan capaian orang lain itu tidak akan cukup utnuk menentukan suatu kesuksesan kita karena ada perusahaan lain yang lebih sukses. Profit atau kenaikan dalam setiap penghasilan juga dibutuhkan untuk melihat bagaimana perkembangan bisnis yang telah kita capai. jika berkembang terus menerus kearah capaian yang tinggi. mendapatkan loyalitas dari rekan bisnis dan pelanggan. 

             Karena banyaknya cara pengukuran kesuksesan suatu perusahaan maka kita tidak hanya cyukup  terpaku dengan capaian keuntungan yang didapatkan tetapi dengan segala aspek yang memungkinan untuk mengukur tingkat suatu keberhasilan suatu perusahaan.

❤ Yang akan Terjadi Jika Pengelolaaan Perusahaan tidak mengindahkan (melanggar) prinsip Good Coporate Covernance ❤

 • Akan menambah agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. kenapa? karena jika kita melanggar otomatis akan menimbulkan suatu kesalahan yang akan mengakibtatkan pembengkakan dalam biaya perusahaa

• Menurunkan Nilai saham perusahaan di mata Publik dalam Jangka panjang. Kenapa? Karena publik akan merasa kecewa akan suatu langgaran yang tidak diidahkan atau tidak dijalankan. dengan begitu maka akan menurunkan rasa percaya konsumen terhadap perusahaan/produk.

• Menciptakan tidak mendukungnya para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

❤Governance system sangat penting untuk mendukung implementasi Good CorporateGovernance (GCG) karena ❤

• Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. 
• Mengurangi biaya modal (Cost of Capital).
• Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
• Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahan

❤Contoh Contoh Government System❤

Government to Citizen (G2C) adalah suatu teknologi informasi yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan juga untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan. Misal contoh seperti : www.jabarprov.go.id, dan lain-lain. Atau informasi menganai pajak online, layanan jaminan sosial, mencari lowongan pekerjaan, dan sebagainya.

Government to Business (G2B) adalah suatu tipe hubungan pemerintah dengan bisnis. Karena sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik, antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Tujuannya demi kemudahan berbisnis masyarakat kalangan pembisnis. Contohnya seperti : www.indotender.com, dan sebagainya. Atau informasi menganai pajak perseroan, peraturan pemerintah (hukum bisnis), pendaftaran perusahaan, peluang usaha atau bisnis, dan sebagainya.

Government to Government (G2G) adalah berupa Web pemerintah yang dibuat, bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lainnya, dengan tujuan yaitu untuk memperlancar & mempermudah kerjasama antara pemerintahan – pemerintahan yang bersangkutan. Misal contohnya: www.embassyofindonesia.org dan lain sebagainya. Atau informasi menganai  blogging untuk kalangan legislative,  konsultasi secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu, pendidikan secara online, dan sebagainya.

Government to Employees (G2E) adalau berupa tipe hubungan yang ditujukan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk neningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja dislahsatu institusi pemerintah. Misalkan contohnya: www.sdm.depkeu.go.id dan lain-lain.

❤ Jelaskan sejarah singkat terbentuknya COSO! (Comitte of Sponsoring Organizations)  ❤

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) sebuah framework yang dibuat oleh sector swasta untuk menghindari tindak korupsi yang sedang marak terjadi di Amerika pada tahun 1970-an. COSO berkaitan dengan FCPA yang dikeluarkan oleh SEC dan US Congress pada tahun 1977 yang bertujuan untuk melawan fraud dan korupsi yang sedang maraknya terjadi di Amerika tahun 70-an. Yang membedakannya adalah FCPA merupakan inisiatif dari eksekutif-legislatif, sedangkan COSO merupakan inisiatif dari sektor swasta.

Sektor swasta ini membentuk ‘National Commission on Fraudulent Financial Reporting’ atau dikenal juga dengan ‘The Treadway Commission’ di tahun 1985. Komisi ini disponsori oleh 5 professional association yaitu: AICPA (The American Institute of Certified Public Accountants), AAA (The American Accounting Association), FEI (Financial Executives International) ,IIA (The Institute of Internal Auditors), IMA (The Institute of Management Accountants). Tujuan komisi ini adalah melakukan riset mengenai fraud dalam pelaporan keuangan (fraudulent on financial reporting) dan membuat rekomendasi2 yang terkait dengannya untuk perusahaan publik, auditor independen, SEC, dan institusi pendidikan.v v        

Misi utama dari COSO adalah  “Memperbaiki/meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan corporate governance. COSO mengembangkan studi mengenai sebuah model untuk mengevaluasi pengendalian internal. Pada tehun 1992, telah diselesaikan studi tersebut dengan memperkenalkan sebuah “kerangka kerja pengendalian internal” yang akhirnya menjadi sebuah pedoman bagi para eksekutif, dewan direksi, regulator, penyusun standar, organisasi profesi , dan lainnya sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektifitas pengendalian internal.

❤Yang harus dilakukan agar SPI dapat dibuktikan dan diuji implementasi nya?❤

     SPI harus terdokumentasi dan terukur agar dapat diaudit implementasi dan operasinya. Jika SPI terdokumentasi dengan baik. Maka pengimplemintasian akan semakin mudah dan kita akan mengerti dan lebih paham lagi sistem untuk pengoprasiannya. 

❤Elemen-elemen SPI menurut COSO!❤

1. A control environment (lingkungan pengendalian).

Merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk menyatakan dengan jelas nilai-nilai integritas dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi.

2. Risk assessment (penaksiran resiko).

Perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menciptakan resiko bisnis dan harus menentukan bagaimana caranya mengelola resiko tersebut

3 Control activities (kegiatan pengendalian)

Untuk mengurangi terjadinya kecurangan, manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi resiko tertentu yang dihadapi perusahaan

4. Information and  communication (informasi dan komunikasi).

Sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinfokan kepada seluruh karyawan perusahaan dari atas hingga bawah.

5.  (pemantauan).

Sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkala. Apabila terjadi kekurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada manajemen puncak and ke dewan komisaris.